PRESIDEN JOKOWI TEKEN PERPRES SOAL TUKIN PEJABAT BRIN

 


Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 104 tahun 2022 tentang Tunjangan Kinerja (tukin) Pegawai di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan berlaku sejak 24 Agustus 2022.

 

Terdapat 17 tingkat kelas jabatan sebagai dasar perhitungan tunjangan dalam beleid ini. Tertinggi ada pada tingkat 17 dengan besaran angka Rp 33,24 juta per bulannya. Sedangkan paling dasar atau kelas jabatan 1 besarannya senilai Rp 2,53 juta per bulan.

 

Mengutip pasal 6 ayat 1 Perpres tersebut, Kepala BRIN mendapat tukin sebesar 150 persen dari kelas jabatan tertinggi yakni tingkat 17. Bila dihitung, besarannya adalah 150 persen dari Rp 33,24 juta yaitu Rp 49,86 juta akan menjadi tukin diterima Kepala BRIN setiap bulannya.

 

Mengutip pasal 6 ayat 2 Perpres tersebut, tukin bagi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan September 2021.

 

Selanjutnya, tercantum klausul menarik pada pasal 7 yang berbunyi bahwa pajak penghasilan (PPh) atas tukin bagi pegawai BRIN akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Artinya pegawai BRIN tidak akan dibebankan potongan pajak dari tukin yang didapatkan setiap bulannya.

 

Tidak hanya untuk kepala BRIN. Jokowi juga mengatur perihal senada untuk Sekretaris Dewan Pengarah, Anggota Dewan Pengarah dan Staf Khusus Dewan Pengarah BRIN. Hal itu dinyatakan Jokowi melalui beleid lanjutannya, yaitu Perpres Nomor 105 tahun 2022.

 

Sekretaris Dewan Pengarah mendapatkan paling tinggi 10,5/12 dari besaran tunjangan kinerja yang didapat oleh Kepala BRIN. Sedangkan, Anggota Dewan Pengarah BRIN mendapatkan setara 10/12 dari total tukin Kepala BRIN. Kemudian untuk Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BRIN yang tidak bersifat ex-officio mendapat hak keuangan setara 7/12 dari tukin Kepala BRIN.

 

Terkait Fasilitas Lainnya

Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Dewan Pengarah, dan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BRIN disebut mendapat fasilitas dalam bentuk perjalanan dinas. Hal itu termaktub dalam pasal 3 Perpres Nomor 105 Tahun 2022.

 

Berikut besaran tukin pegawai di lingkungan BRIN berdasarkan kelas jabatannya:

 

-Kelas jabatan 1: Rp 2,53 juta per bulan

 

-Kelas jabatan 2: Rp 2,7 juta per bulan

 

-Kelas jabatan 3: Rp 2,89 juta per bulan

 

-Kelas jabatan 4: Rp 2,98 juta per bulan

 

-Kelas jabatan 5: Rp 3,13 juta per bulan

 

-Kelas jabatan 6: Rp 3,51 juta per bulan

 

-Kelas jabatan 7: Rp 3,91 juta per bulan

 

-Kelas jabatan 8: Rp 4,59 juta per bulan

 

-Kelas jabatan 9: Rp 5,07 juta per bulan

 

-Kelas jabatan 10: Rp 5,97 juta per bulan

 

-Kelas jabatan 11: Rp 8,75 juta per bulan

 

-Kelas jabatan 12: Rp 9,89 juta per bulan

 

-Kelas jabatan 13: Rp 10,93 juta per bulan

 

-Kelas jabatan 14: Rp 17,06 juta per bulan

 

-Kelas jabatan 15: Rp 19,28 juta per bulan

 

-Kelas jabatan 16: Rp 27,57 juta per bulan

 

-Kelas jabatan 17: Rp 33,24 juta per bulan

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

JOKOWI TERSENYUM DAN MELAMBAIKAN TANGAN SAAT KIRAB PERNIKAHAN KAESANG-ERINA

Gambar
  JOKOWI TERSENYUM DAN MELAMBAIKAN TANGAN SAAT KIRAB PERNIKAHAN KAESANG-ERINA   Kirab pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono tengah berjalan dari Loji Gandrung menuju Puro Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah. Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) tampak terus tersenyum dan melambaikan tangan saat kirab.   Jokowi menumpangi kereta kencana dengan dua kuda berwarna cokelat. Dia tampak berbeskap hitam dengan Ibu Negara Iriana tampak duduk di sebelahnya.   Jokowi sesekali berdiri di kereta. Dia terlihat melempar senyum dan melambaikan tangan ke arah warga.   Sementara, Kaesang dan istri yang baru dinikahinya kemarin, Sabtu (11/12) tampak menumpangi kereta kencana yang berbeda dari Jokowi. Keduanya juga terus melempar senyum dan melambaikan tangan ke warga.   Rangkaian kereta kuda ini akan menuju Puro Mangkunegaran. Di situ, rencananya Kaesang dan Erina akan menggelar tasyakuran dalam dua sesi, yakni pagi dan malam.   Seperti diketahui, Kaesang Pangarep, resmi menikahi E
Baca selengkapnya

MUHAIMIN DIANGGAP TAK KONSISTEN TENTANG PEMBANGUNAN IKN NUSANTARA

Gambar
  MUHAIMIN DIANGGAP TAK KONSISTEN TENTANG PEMBANGUNAN IKN NUSANTARA   Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyindir sikap cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Gibran menyentil sikap Cak Imin yang dianggap tidak konsisten.   Cak Imin awalnya menjelaskan pandangannya soal proyek IKN. Cak Imin menyindir skala prioritas dalam pengerjaan proyek pembangunan di Indonesia.   "Jadi saya setuju bahwa yang paling penting bukan infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas," kata Cak Imin dalam debat cawapres di JCC, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).   Cak Imin kemudian menyinggung anggaran pembangunan IKN yang hampir menyentuh Rp 500 triliun. Dia mengatakan dana tersebut seharusnya bisa digunakan untuk hal lain.   "Seluruh projek-projek besar yang ambisius ini IkN sebagai salah satu contoh saja itu kalau hanya mengandalk
Baca selengkapnya

PRESIDEN JOKO WIDODO ANUGERAHKAN TANDA KEHORMATAN BAGI 127 TOKOH

Gambar
                       Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan tanda kehormatan Republik Indonesia kepada total 127 orang penerima dalam upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Upacara penganugerahan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/08/2022) pagi.   Tahun ini tanda kehormatan yang terdiri atas Bintang Mahaputera, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Parama Dharma dianugerahkan kepada para penerima dengan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64, 65, dan 66/TK/TH 2022. Keputusan Presiden tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2022.   “Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya sesuai ketentuan syarat khusus dalam rangka memperoleh tanda kehormatan Bintang Mahaputera Pratama, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Parama Dharma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang,” demikian bunyi kutipan Keputusan Presiden tersebut.   Penerimaan tanda kehormatan tersebut diwakili
Baca selengkapnya