JOKOWI MINTA ANGGARANNYA DIALIHKAN UNTUK SANTUNAN FAKIR MISKIN

                           


 

JOKOWI MINTA ANGGARANNYA DIALIHKAN UNTUK SANTUNAN FAKIR MISKIN

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang pejabat pemerintah melakukan buka bersama (bukber) di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Jokowi meminta agar anggaran yang biasa digunakan untuk bukber dialihkan untuk kegiatan lain, salah satunya menyantuni fakir miskin.

 

Dilansir dari detikNews, hal itu disampaikan Jokowi dalam keterangannya persnya yang disiarkan lewat Youtube Sekretariat Presiden Senin (27/3/2023). Imbauan ini menyusul sorotan masyarakat atas kebijakan larangan bukber kepada pejabat.

 

"Untuk itu, saya minta agar jajaran pemerintah menyambut bulan puasa tahun ini dengan semangat, tidak berlebihan dan anggaran yang biasanya dipakai untuk buka puasa bersama kita alihkan kita isi untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat," kata Jokowi.

 

Jokowi meminta jajaran pemerintah menyambut bulan puasa dengan spirit kesederhanaan. Menurutnya, ada banyak kegiatan bermanfaat lainnya yang bisa dilakukan.

 

"Kita bantu mereka yang lebih membutuhkan pemberian santunan untuk fakir miskin, pemberian santunan untuk yatim piatu serta masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk juga bisa dipakai untuk mengadakan pasar murah bagi masyarakat," tuturnya.

 

Jokowi menuturkan, saat ini gaya hidup pejabat sedang disorot masyarakat. Atas hal itulah dirinya mengeluarkan kebijakan pelarangan bukber kepada pejabat hingga ASN.

 

"Arahan ini perlu saya sampaikan karena begitu banyaknya sorotan masyarakat terhadap kehidupan pejabat-pejabat kita," ujar Jokowi.

 

Jokowi pun menegaskan larangan buka puasa bersama hanya ditujukan untuk pejabat dan pegawai pemerintah. Larangan itu tidak berlaku untuk masyarakat umum.

 

"Arahan untuk tidak berbuka puasa bersama itu hanya ditujukan untuk internal pemerintah, khususnya para Menko, para Menteri dan Kepala Lembaga pemerintah non-Kementerian. Bukan untuk masyarakat umum. Sekali lagi bukan untuk masyarakat umum," tegasnya.

 

Diketahui, Larangan tentang buka puasa bersama pejabat itu sebelumnya tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama. Surat tersebut diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023.

 

Surat arahan itu ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan kepala badan/lembaga.

 

Ada tiga poin dalam surat arahan Jokowi tersebut. Berikut ini poin-poinnya:

 

1.      Penanganan COVID-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian;

2.      Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah agar ditiadakan;

3.      Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.

 

"Demikian disampaikan agar Saudara mematuhi arahan Presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing," tulis dalam surat itu.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

JOKOWI TERSENYUM DAN MELAMBAIKAN TANGAN SAAT KIRAB PERNIKAHAN KAESANG-ERINA

Gambar
  JOKOWI TERSENYUM DAN MELAMBAIKAN TANGAN SAAT KIRAB PERNIKAHAN KAESANG-ERINA   Kirab pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono tengah berjalan dari Loji Gandrung menuju Puro Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah. Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) tampak terus tersenyum dan melambaikan tangan saat kirab.   Jokowi menumpangi kereta kencana dengan dua kuda berwarna cokelat. Dia tampak berbeskap hitam dengan Ibu Negara Iriana tampak duduk di sebelahnya.   Jokowi sesekali berdiri di kereta. Dia terlihat melempar senyum dan melambaikan tangan ke arah warga.   Sementara, Kaesang dan istri yang baru dinikahinya kemarin, Sabtu (11/12) tampak menumpangi kereta kencana yang berbeda dari Jokowi. Keduanya juga terus melempar senyum dan melambaikan tangan ke warga.   Rangkaian kereta kuda ini akan menuju Puro Mangkunegaran. Di situ, rencananya Kaesang dan Erina akan menggelar tasyakuran dalam dua sesi, yakni pagi dan malam.   Seperti diketahui, Kaesang Pangarep, resmi menikahi E
Baca selengkapnya

MUHAIMIN DIANGGAP TAK KONSISTEN TENTANG PEMBANGUNAN IKN NUSANTARA

Gambar
  MUHAIMIN DIANGGAP TAK KONSISTEN TENTANG PEMBANGUNAN IKN NUSANTARA   Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyindir sikap cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Gibran menyentil sikap Cak Imin yang dianggap tidak konsisten.   Cak Imin awalnya menjelaskan pandangannya soal proyek IKN. Cak Imin menyindir skala prioritas dalam pengerjaan proyek pembangunan di Indonesia.   "Jadi saya setuju bahwa yang paling penting bukan infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas," kata Cak Imin dalam debat cawapres di JCC, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).   Cak Imin kemudian menyinggung anggaran pembangunan IKN yang hampir menyentuh Rp 500 triliun. Dia mengatakan dana tersebut seharusnya bisa digunakan untuk hal lain.   "Seluruh projek-projek besar yang ambisius ini IkN sebagai salah satu contoh saja itu kalau hanya mengandalk
Baca selengkapnya

PRESIDEN JOKO WIDODO ANUGERAHKAN TANDA KEHORMATAN BAGI 127 TOKOH

Gambar
                       Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan tanda kehormatan Republik Indonesia kepada total 127 orang penerima dalam upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Upacara penganugerahan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/08/2022) pagi.   Tahun ini tanda kehormatan yang terdiri atas Bintang Mahaputera, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Parama Dharma dianugerahkan kepada para penerima dengan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64, 65, dan 66/TK/TH 2022. Keputusan Presiden tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2022.   “Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya sesuai ketentuan syarat khusus dalam rangka memperoleh tanda kehormatan Bintang Mahaputera Pratama, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Parama Dharma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang,” demikian bunyi kutipan Keputusan Presiden tersebut.   Penerimaan tanda kehormatan tersebut diwakili
Baca selengkapnya