jayalahnusantara

                  Bank Indonesia (BI) secara resmi mengumumkan implementasi penuh Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) dengan Thailand. Artinya, berbelanja di Thailand kini bisa menggunakan rupiah.   Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri buka suara dengan kabar baik tersebut. Jokowi menilai, implementasi QRIS diharapkan dapat semakin memudahkan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta pelaku industri pariwisata.   "Saya minta agar bisa dikoneksikan antar negara sehingga memudahkan UMKM kita, dunia pariwisata kita untuk berhubungan dengan negara lain baik dengan Thailand, dengan semua negara ASEAN," kata Jokowi, dalam peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Domestik & QRIS Antarnegara, Senin (29/8/2022).         Jokowi berharap implementasi QRIS juga dapat memberikan efisiensi. "Dan kita tidak hanya jadi pasar, tidak hanya jad ppengguna, tapi memiliki sebuah platform aplikasi yang bisa nantinya penggunanya semakin banyak," katanya.   Sebagai in

  Dukungan terhadap optimalisasi konten lokal setiap produk di bawah payung PT. Multi Mayaka seperti Multipro, Bitec, Mayaka, Soldamatic, dan Roger's yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo, datang dari Presiden Direktur Multi Group, Roger Tjakradisurya.   Kebijakan Presiden RI Jokowi tersebut mewajibkan para membeli produk dalam negeri mengikuti aturan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Hal ini juga menjadi semangat baru Multi Group untuk membuka kembali fasilitas produksi.   Multi Group sempat memproduksi TV hitam putih dan TV warna berbagai merek elektronik ternama, kipas angin, tape mobil, dan produk-produk lainnya pada era 1980-an.   "Kini tujuan membuat produk sendiri adalah untuk menghemat devisa negara serta mengurangi ketergantungan pada produk impor," ujar Roger Tjakradisurya, dalam keterangannya, disampaikan Jumat (26/8/2022).     Dukungan Cinta Produk Dalam Negeri Menurut Roger Tjakradisurya, upaya mereka dalam membuat produk sendiri merupa

  Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal kembali menggelar kunjungan kerja (kunker) ke wilayah Provinsi Papua.   Demikian disampaikan Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa, dalam keterangan pers di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Senin (29/8/2022).   Teguh mengatakan, di Kabupaten Jayapura, Jokowi bakal menghadiri Penandatanganan Buku Road Map Papua Football Academy (PFA) sebagai tanda peluncuran PFA di Stadion Lukas Enembe, Rabu (31/8/2022)   Dari sini, Jokowi menuju GOR Toware, untuk menyerahkan Nomor Induk Berusaha kepada Perwakilan Pelaku UMK.   Selanjutnya, Jokowi dijadwalkan meresmikan pembangunan rumah sehat untuk 76 KK korban banjir bandang di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua pada  tahun 2019 lalu.   Di Kabupaten Mimika, Jokowi bakal menghadiri Peluncuran 5 G Mining di Tembagapura, Kamis (1/9/2022).   Teguh menuturkan, pengamanan kunker Jokowi ke Papua, mulai hari ini hingga besok untuk pengecekan di empat lokasi kunker Jokowi, baik di Kab

                       Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) Tahun 2022, Senin (29/08/2022), di Sofitel Bali Nusa Dua Hotel, Bali. Wapres menilai, KTT SAI20 ini memiliki peran penting sebagai pemandu bagi pemerintah untuk menjaga disiplin dalam pengelolaan anggaran keuangan negara termasuk di dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 dan tantangan krisis global saat ini   “Dukungan dan panduan yang dapat diberikan oleh SAI adalah melalui pemberian perspektif audit yang konstruktif dan bertujuan untuk terwujudnya pemulihan kondisi ekonomi secara berkelanjutan,” ujar Wapres.   Secara khusus, Wapres menekankan tiga hal untuk meningkatkan peran lembaga audit dalam memastikan program-program sentral pemerintah untuk pemulihan dampak pandemi COVID-19 dan krisis dapat terlaksana di lajur yang tepat.   “Pertama, SAI20 agar menyampaikan perspektif audit yang independen dalam rangka membantu pemerintah merumuskan kebij

    Komisi Hukum DPR RI menyetujui naturalisasi untuk dua atlet sepak bola Sandy Walsh dan Jordi Amat yang diajukan oleh PSSI. Hal itu diputuskan dalam rapat kerja antara Komisi III DPR RI bersama Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga yang digelar di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2022.   Dalam rapat yang dipimpin oleh Bambang Wuryanto dari Fraksi PDI Perjuangan itu, seluruh anggota Komisi III DPR RI sepakat menyetujui Sandy Walsh dan Jordi Amat untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI).   Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan, dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, yang hadir langsung dalam rapat itu, bergembira dengan persetujuan tersebut. Sandy Walsh dan Jordi Amat pun mengikuti rapat tersebut melalui Zoom alias secara online karena keduanya saat ini sedang tidak berada di Indonesia.   "Terima kasih atas rapat kerja dan persetujuannya. Karena sebagaimana kata Pak Doktor Hinca Panjaitan (anggota Komisi III DPR RI), ini kep

  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kalau dunia belum benar-benar pulih dari krisis akibat pandemi. Jokowi mewanti-wanti masyarakat untuk siap menghadapi tantangan baru.   Hal itu diungkap Jokowi dalam sambutannya di Rakernas PAN. Jokowi memberikan sambutan melalui video tapping yang ditayangkan di acara penutupan rakernas PAN di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (27/8/2022).   "Ketum PAN zulhas, dan seluruh jajaran pengurus PAN baik pusat, wilayah dan daerah. Hadirin yg berbahagia, saat ini dunia berada dalam posisi yang sangat sulit. Global betul-betul berada dalam kondisi yang tidak mudah, dunia belum pulih betul dari krisis kesehatan akibat pandemi lalu, sudah muncul konflik perang sehingga kita harus bersiap menghadapi berbagai tantangan tantangan baru dan juga mengatasi ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi dan ancaman krisis keuangan," kata Jokowi.   Oleh karena itu, Jokowi meminta agar tetap hati-hati untuk mengambil setiap kebijakan saat in

                           Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini yaitu Komisi Kode Etik Polisi (KKEP) menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Irjen Ferdy Sambo karena melanggar kode etik kepolisian. Selain itu, KPKmenyita uang Rp 2,5 miliar dalam kasus dugaan suap Universitas Lampung. Berikut ringkasannya   1. Ferdy Sambo Diberhentikan Tidak dengan Hormat   Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Komisi Kode Etik Polisi (KKEP) menetapkan Irjen Ferdy Sambo melanggar kode etik kepolisian. Karena hal itu Ferdy Sambo diberhentikan dengan tidak hormat dari Polri.   "Sanksi yang dijatuhkan, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata Dedi dalam konferensi pers di Markas Besar Polri pada Jumat tengah malam, 26 Agustus 2022.   Dalam sidang etik yang berlangsung 18 jam itu, juga memutuskan secara kolektif kolegial menjatuhkan sanksi administratif kepada Ferdy Sambo berupa penempatan dalam tempat khusus se

Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (NFA) melakukan koordinasi bersama asosiasi peternak layer dan broiler untuk melakukan identifikasi faktor penyebab naiknya harga telur ayam sehingga dapat dilakukan langkah stabilisasi yang tepat.   Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, harga telur saat ini tengah mencari kesetimbangan baru karena adanya kenaikan biaya produksi, juga akibat pandemi beberapa waktu lalu.   Khusus jagung untuk pakan, Badan Pangan Nasional telah menghubungkan daerah sentra produksi seperti Sumbawa, Dompu dengan Sentra Peternak Layer di Blitar dan Kendal sehingga dapat berjalan dengan baik.   "Terdapat perubahan harga DOC, struktur biaya lainnya seperti biaya pakan dan biaya angkut. Hal tersebut tentunya berdampak pada perubahan harga telur, " ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (27/8/2022).   Arief mengatakan, dalam menemukan kesetimbangan hulu hilir pangan tersebut, semua pihak pada saat yang sama berkolaborasi sehingga bisa mewujudkan kondisi di man

  Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 104 tahun 2022 tentang Tunjangan Kinerja (tukin) Pegawai di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan berlaku sejak 24 Agustus 2022.   Terdapat 17 tingkat kelas jabatan sebagai dasar perhitungan tunjangan dalam beleid ini. Tertinggi ada pada tingkat 17 dengan besaran angka Rp 33,24 juta per bulannya. Sedangkan paling dasar atau kelas jabatan 1 besarannya senilai Rp 2,53 juta per bulan.   Mengutip pasal 6 ayat 1 Perpres tersebut, Kepala BRIN mendapat tukin sebesar 150 persen dari kelas jabatan tertinggi yakni tingkat 17. Bila dihitung, besarannya adalah 150 persen dari Rp 33,24 juta yaitu Rp 49,86 juta akan menjadi tukin diterima Kepala BRIN setiap bulannya.   Mengutip pasal 6 ayat 2 Perpres tersebut, tukin bagi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan September 2021.   Selanjutnya, tercantum klausul menarik pada pasal 7 yang

  Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen mendorong pembangunan ekosistem inovasi nasional. Hal ini dilakukan dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang maju mandiri adil dan makmur.   “Pemerintah menggenjot kinerja untuk mendukung percepatan, menuju Indonesia Emas 2045 sudah tepat. Karena itu dapat meningkatkan daya tawar untuk menjadi negara besar berbasis ekonomi inovasi,” kata Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin, Sabtu (27/8/2022).   Dia menambahkan, ekosistem inovasi nasional menjadi pondasi utama dalam menggencarkan realisasi pembangunan nasional. Sebab dari situ akan tercipta banyak lompatan inovasi, yang berujung pada produk inovasi asli buatan dalam negeri.   “Ini akan membuat produk-produk lokal dapat lancar masuk pasar global. Sehingga ke depannya, masyarakat juga akan merasakan dampak positif utama dari kehadiran kebijakan tersebut,” kata dia.   Dia menuturkan Indonesia Emas 2045 sudah disiapkan dengan sangat baik oleh pemerintah. Presiden Joko

                        Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas buka-bukaan perihal sederet arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait transformasi digital pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog. Arahan ini tidak lepas dari kemarahan Jokowi lantaran pengadaan barang dan jasa pemerintah kerap menggunakan produk impor.   "LKPP telah memotong mata rantai yang panjang dari proses tayang produk. Dulu perlu 8 proses, sekarang tinggal 2 proses saja setelah kami bertemu dengan vendor-vendor dan digital marketplace, sehingga sangat market friendly," ujar Azwar Anas dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (25/8/2022).   Imbasnya, menurut dia, terjadi lonjakan produk yang tayang di e-Katalog dari 52.000 menjadi 600.000 untuk satu tahun. Sementara untuk toko daring, sekarang sudah ada 708.835 produk, 303.000 merchant, dan untuk mikronya di e-Katalog ada 10.861.   "Intinya presiden memerintahkan tidak boleh lagi mas